web statistic

Dana MBG Diawasi Ketat, SPPG Wajib Lapor

4 Menit Baca
Menko Pangan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Kepala BGN Sudaryono (kanan). (Foto: BGN)

JAKARTA – Pemerintah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kewajiban pelaporan keuangan harian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan MBG 2.0 untuk memastikan anggaran lebih efisien, transparan, dan menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pelaporan Harian Jadi Syarat Pencairan Dana

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membahas penguatan tata kelola MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Salah satu kebijakan utama adalah mewajibkan seluruh SPPG menyampaikan laporan penggunaan dana operasional setiap hari.

“Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH [Laporan Penggunaan Dana Harian] akan distop pencairan dananya.”

” Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya.

Aturan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan keuangan sekaligus mencegah penyimpangan anggaran di tingkat pelaksana.

Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp44 Triliun

Dalam evaluasi tersebut, BGN melaporkan penghematan anggaran MBG mencapai Rp44 triliun melalui sejumlah langkah penataan pembiayaan.

Rinciannya meliputi penyesuaian anggaran lembaga Rp38 triliun, pengurangan insentif yayasan Rp2,5 triliun, dan efisiensi operasional dapur Rp3 triliun.

Selain itu, sekitar Rp500 miliar berhasil dihemat melalui penertiban rekening virtual ganda atau bermasalah.

“Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara,” tegas Zulhas, sapaan akrab Menko Pangan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp173,2 triliun hingga Oktober 2026.

Ribuan SPPG Disiapkan untuk Perluasan Layanan

Pemerintah juga mempercepat pemerataan fasilitas MBG, terutama di daerah 3T dan kawasan aglomerasi yang masih membutuhkan tambahan layanan.

BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG dalam tiga tahap, tetapi baru 31 unit yang dinyatakan siap beroperasi penuh.

Fasilitas lainnya masih menjalani pembenahan sarana dan prasarana sebelum memenuhi standar operasional.

Pemerintah menargetkan peresmian SPPG yang telah siap dilakukan pada pekan kedua Desember 2026.

Di sisi lain, BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) tahap kedua untuk 26.885 SPPG aktif.

Seluruh fasilitas tersebut tercatat melayani 58.374.945 penerima manfaat program MBG.

Data Penerima Manfaat Kembali Diperketat

Pemerintah menyiapkan SPS tahap ketiga dengan mengandalkan pemutakhiran data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Langkah ini bertujuan memastikan peserta didik yang menerima makanan bergizi sesuai dengan data sasaran yang telah diverifikasi.

Adapun SPS tahap keempat akan mengatur penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Penetapan kelompok tersebut menggunakan data nama dan alamat atau by name by address (BNBA) yang telah melalui proses validasi.

Keamanan Pangan dan Pengawasan Dapur Diperkuat

Selain transparansi keuangan, pemerintah meningkatkan pengawasan keamanan pangan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan hasil evaluasi lapangan.

Penerapan konsep tersebut juga diarahkan untuk mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.

Pengawasan dapur SPPG akan diperkuat melalui inspeksi berkala oleh satuan tugas MBG di daerah.

Pemerintah juga merencanakan pemanfaatan CCTV yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Juaga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran tata kelola, termasuk praktik percaloan dan penggunaan perantara ilegal dalam penyelenggaraan MBG.

Pembenahan dilakukan melalui pengawasan anggaran, validasi penerima manfaat, peningkatan fasilitas dapur, serta penguatan standar keamanan pangan.

Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG semakin transparan, aman, efisien, dan merata hingga wilayah 3T. (FB)

Share This Article