web statistic

BGN Perketat Data, Belanja Dapur MBG Digital Mulai 2027

3 Menit Baca
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (Foto: BGN)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kebijakan MBG 2.0 yang menitikberatkan pada ketepatan sasaran, pemerataan layanan, keamanan pangan, dan transparansi anggaran.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, perubahan kebijakan tersebut bukan bentuk pengurangan program, melainkan upaya memperbaiki pelaksanaan agar bantuan gizi diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Pemutakhiran data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan transformasi MBG 2.0,” kata Sudaryono dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

  1. Data Penerima MBG Diperketat

BGN akan memperbarui basis data penerima manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan agar distribusi makanan bergizi lebih sesuai kebutuhan.

Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memastikan tidak ada penerima fiktif maupun data yang tidak lagi memenuhi kriteria.

  1. Daerah 3T dan Kelompok Rentan Diprioritaskan

Pemerintah mendorong pemerataan layanan MBG hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi.

Kelompok rentan juga mendapat perhatian khusus, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang masuk kategori 3B.

“Terutama wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B,” ucap Sudaryono.

  1. Pemerataan Dapur SPPG Diperkuat

BGN juga berupaya memperluas jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar masyarakat yang belum tersentuh program bisa memperoleh layanan MBG.

Pemerataan dapur menjadi bagian penting untuk mengurangi kesenjangan distribusi makanan bergizi antardaerah.

  1. Pengawasan dan Keamanan Pangan Ditingkatkan

Pembenahan MBG 2.0 turut menyasar pengawasan operasional, standar keamanan pangan, serta pengelolaan keuangan agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.

“Di sisi lain, pembenahan program turut menyasar aspek pengawasan, keamanan pangan, dan pengelolaan keuangan. Penguatan tata kelola diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan MBG dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujar Sudaryono.

  1. Digitalisasi Belanja Dapur SPPG Mulai Januari 2027

BGN memperkuat verifikasi penerima manfaat, mengevaluasi kemitraan dengan pengelola SPPG, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi digital.

“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dipantau melalui sistem digital,” kata Sudaryono.

BGN juga akan mengevaluasi penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan.

Salah satu agenda penting berikutnya adalah digitalisasi sistem pembelanjaan kebutuhan dapur SPPG melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Penerapan sistem belanja digital tersebut ditargetkan menjangkau seluruh dapur SPPG mulai Januari 2027.

Arah Baru MBG 2.0

Transformasi MBG 2.0 menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada kualitas pelaksanaan, bukan sekadar memperluas jumlah penerima dan dapur pelayanan.

Pemutakhiran data, pemerataan akses, pengawasan keamanan pangan, hingga transparansi belanja menjadi instrumen penting untuk memastikan anggaran program digunakan secara efektif.

Dengan pembenahan tersebut, BGN berharap MBG dapat menjangkau kelompok yang tepat sekaligus meningkatkan standar pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. (FB)

Share This Article