BANGKOK — Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand secara resmi menghentikan sementara tugas Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra, menyusul penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran etika dan konstitusi yang menyeret namanya.
Langkah ini diambil setelah petisi dari 36 senator mengarah pada krisis politik baru yang mengancam stabilitas pemerintahan Thailand.
Penangguhan tersebut diumumkan pada Selasa (1/7/2025) sembari menunggu proses pengadilan atas permohonan pencopotan sang perdana menteri.
Baca Juga
Kasus ini dipicu oleh tersebarnya rekaman panggilan telepon antara Paetongtarn dengan eks pemimpin kuat Kamboja, Hun Sen.
Dalam percakapan yang terekam pada 15 Juni lalu, Paetongtarn disebut memberikan penghormatan kepada Hun Sen serta melontarkan kritik terhadap salah satu komandan militer Thailand.
Aksi ini memicu kemarahan kalangan konservatif dan militeris, mengingat militer masih memiliki peran dominan dalam politik nasional.
Baca Juga
Skandal ini mengguncang fondasi politik koalisi yang baru dibangun.
“Pernyataan saya semata bagian dari strategi diplomatik untuk menurunkan eskalasi di perbatasan,” ujar Paetongtarn dalam klarifikasinya.
Ia juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden yang menimbulkan gejolak ini.
Baca Juga
Sembari menanti putusan konstitusional, pemerintahan kini dikendalikan oleh Wakil Perdana Menteri dalam kapasitas pelaksana tugas.
Meski diberhentikan dari kursi perdana menteri, Paetongtarn tetap menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dalam formasi kabinet baru hasil reshuffle.
Namun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait penangguhan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Situasi ini berpotensi memicu kejatuhan pemerintahan yang belum genap setahun terbentuk.
Salah satu partai pendukung utama diketahui telah menarik diri dari koalisi dan bersiap mengajukan mosi tidak percaya di parlemen dalam waktu dekat.
Di jalanan, demonstrasi mulai bermunculan dari kelompok sipil yang menuntut agar Paetongtarn mundur sepenuhnya dari jabatan publik.
Krisis ini turut berdampak pada elektabilitas tokoh politik dari klan Shinawatra tersebut.
Survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Paetongtarn anjlok drastis dari 30,9 persen pada Maret menjadi hanya 9,2 persen pada akhir Juni.
Ini mencerminkan kepercayaan publik yang merosot di tengah badai politik.***
