JAKARTA – Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah negara Asia seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong memunculkan kekhawatiran akan ancaman gelombang baru.
Menanggapi kondisi ini, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani, menegaskan perlunya kewaspadaan serius dari Pemerintah Indonesia agar tidak terlambat mengantisipasi penyebaran virus yang kembali menguat.
Menurutnya, deteksi dini harus segera ditingkatkan di seluruh wilayah dalam negeri untuk menekan risiko penyebaran.
“Peningkatan kasus Covid-19 di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Ini harus menjadi alarm kewaspadaan bagi Indonesia, kita tidak boleh lengah,” kata Netty Prasetyani dari Fraksi PKS saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Netty menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia memang mulai menunjukkan tren naik, meskipun belum signifikan.
Data pekan ke-21 menunjukkan peningkatan sebesar 5 persen dibandingkan pekan sebelumnya.
Dalam situasi ini, ia mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah menerbitkan Surat Edaran sebagai bentuk tanggap awal terhadap potensi penyebaran.
“Surat Edaran tidak cukup, jika hanya berhenti di meja birokrasi. Perlu ada percepatan koordinasi lintas sektor hingga ke level fasilitas kesehatan terdepan di lapangan,” tegasnya lagi, mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif semata.
Kementerian Kesehatan sendiri telah mencatat perkembangan terbaru terkait Covid-19 untuk periode 25 hingga 31 Mei 2025.
Dalam periode tersebut, terdapat penambahan 7 kasus baru, menjadikan total kumulatif kasus mencapai 72 orang sepanjang tahun ini.
Meski terbilang rendah, situasi ini dianggap sebagai peringatan dini agar Indonesia tidak kembali kecolongan seperti di masa lalu.
Langkah antisipatif seperti pemeriksaan suhu, pelacakan kontak erat, hingga edukasi publik dinilai penting dilakukan kembali, utamanya di titik masuk internasional seperti bandara dan pelabuhan.
Dengan lalu lintas manusia yang kian terbuka, transmisi lintas negara menjadi risiko yang tak bisa diremehkan.
Kementerian Kesehatan diharapkan tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga mendorong pembaruan protokol kesehatan yang adaptif dan berbasis situasi real-time.
“Pemerintah harus memastikan kesiapan sistem kesehatan nasional, termasuk stok alat pelindung diri, vaksin booster, dan kesiagaan rumah sakit,” ujar Netty dalam keterangan tambahannya.***