web statistic

BGN Tegaskan SPPG Tanpa SLHS Dilarang Operasi

4 Menit Baca
BGN Tingkatkan Penerapan MBG Prasmanan, SPPG Wajib Lapor dan Ikuti Pelatihan (Foto: BGN)

JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat persyaratan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur yang belum mengantongi sertifikat tersebut tidak diperbolehkan beroperasi hingga memenuhi standar yang ditetapkan.

Penegasan itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG sebelum memastikan kecukupan gizi makanan bagi penerima manfaat.

“Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG,” ujar Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan konsumsi MBG menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Permasalahan tersebut ditemukan dalam berbagai tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, penanganan, hingga penyimpanan makanan.

Sudaryono mencontohkan penggunaan ayam yang sudah tidak layak konsumsi serta kesalahan dalam menyimpan bahan pangan. Bahan makanan yang seharusnya ditempatkan di freezer justru dibiarkan di ruang terbuka sehingga berisiko mengalami penurunan kualitas dan membahayakan konsumen.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, BGN meningkatkan pengawasan dengan menambah personel, termasuk pengawas chef. Pelatihan juga diberikan kepada tenaga pengolah makanan agar proses persiapan hingga penyajian makanan di setiap dapur SPPG berjalan sesuai standar keamanan pangan.

BGN Larang Dapur MBG Beroperasi Tanpa Sertifikat SLHS

Selain mengevaluasi penerapan SOP, BGN menjadikan sertifikasi higiene dan sanitasi sebagai persyaratan wajib bagi seluruh dapur yang menjalankan program MBG.

Sudaryono menegaskan, kepemilikan SLHS bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan bentuk pemenuhan standar kebersihan dan keamanan dalam proses pengolahan makanan.

“SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi,” tegasnya.

Dalam kegiatan inspeksi dan evaluasi, BGN juga menemukan sejumlah kondisi dapur yang dinilai belum memenuhi persyaratan lingkungan yang layak. Beberapa di antaranya berada berdekatan dengan kandang kambing, sementara dapur lainnya memiliki sarang burung walet di bagian atas bangunan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kebersihan lingkungan dan meningkatkan risiko kontaminasi selama proses pengolahan makanan.

Untuk memastikan seluruh ketentuan dijalankan, BGN memperkuat pengawasan melalui tim asistensi yang diterjunkan langsung ke berbagai dapur SPPG. Tim ini bertugas memeriksa penerapan prosedur operasional sekaligus memastikan fasilitas pengolahan makanan memenuhi standar yang berlaku.

Sudaryono juga meminta kepala SPPG dan seluruh tenaga pengelola dapur lebih bertanggung jawab terhadap kelayakan tempat kerja. Ia mendorong para pekerja untuk segera melaporkan apabila menemukan fasilitas dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.

“Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal,” ujarnya.

Keamanan Pangan Jadi Prioritas Transformasi MBG 2.0

Lebih lanjut, Sudaryono menyebut penguatan standar keamanan pangan menjadi salah satu agenda dalam transformasi Program MBG 2.0. Pembenahan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memiliki kandungan gizi sesuai kebutuhan, tetapi juga aman dikonsumsi.

BGN akan melanjutkan pembenahan melalui peningkatan pengawasan, pelatihan tenaga pengolah makanan, serta penegakan standar operasional secara konsisten di seluruh SPPG.

Penerapan kewajiban SLHS juga diharapkan mendorong setiap pengelola dapur lebih memperhatikan kebersihan fasilitas, kualitas bahan baku, dan proses penyimpanan makanan.

Dengan langkah tersebut, BGN menargetkan seluruh dapur MBG memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sebelum melayani masyarakat. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat menekan risiko gangguan kesehatan sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan program MBG.

Share This Article