web statistic

BGN Siapkan Skema Khusus Perluasan MBG di Wilayah 3T

4 Menit Baca
BGN Verifikasi 3.400 Lokasi untuk Perluasan Program MBG ke Wilayah 3T. (Foto: BGN)

JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mempersiapkan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah kepulauan, kawasan terpencil, serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Sebanyak 3.400 lokasi saat ini telah memasuki tahap verifikasi dan validasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan layanan MBG ke daerah dengan keterbatasan akses membutuhkan perencanaan khusus. Persiapan tersebut mencakup kesiapan lokasi, pemetaan penerima manfaat, hingga perhitungan kebutuhan operasional agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam keterangannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026), Sudaryono memaparkan sebaran lokasi yang tengah dipersiapkan untuk perluasan program.

“Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi,” ujar Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.

Ia menjelaskan, tahapan verifikasi dan validasi diperlukan agar setiap lokasi yang diusulkan benar-benar siap menjalankan pelayanan MBG. BGN tidak ingin melakukan aktivasi dapur secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan kendala distribusi di lapangan.

Menurut Sudaryono, masyarakat di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi menjadi prioritas karena membutuhkan perhatian khusus. Pemerataan layanan tersebut diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.

Secara nasional, potensi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diaktifkan di wilayah 3T diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 unit. Sementara di Provinsi Jambi, terdapat sembilan lokasi yang sedang menjalani proses verifikasi dan validasi.

“Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan,” tegasnya.

BGN Susun Aturan Khusus Operasional Dapur MBG di Wilayah 3T

Untuk mempercepat pemerataan layanan, BGN tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme operasional, pembiayaan, serta pemberian insentif bagi pengelola dapur di daerah dengan tantangan geografis dan akses transportasi yang terbatas.

Sudaryono menyebut, penyusunan aturan tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain jumlah penerima manfaat, jarak pendistribusian makanan, kondisi geografis, hingga besaran biaya transportasi.

Ia menilai pola operasional dapur MBG di wilayah perkotaan tidak bisa diterapkan begitu saja di daerah terpencil. Perbedaan karakteristik masyarakat dan kondisi wilayah membutuhkan penyesuaian agar pelayanan tetap berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah perbedaan kebutuhan antara SPPG di Kota Jambi dan dapur yang melayani masyarakat Suku Anak Dalam.

“SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya,” ungkapnya.

Melalui juknis tersebut, BGN juga merancang skema perlakuan khusus bagi dapur yang beroperasi di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi. Penyesuaian mencakup komponen anggaran, insentif, serta biaya kemahalan yang diperlukan untuk mendukung operasional.

Daerah kepulauan dan kawasan terpencil, termasuk Papua, menjadi wilayah yang membutuhkan skema pembiayaan tersendiri. Dengan demikian, mitra penyelenggara memiliki kepastian dalam membangun dan menjalankan dapur MBG meskipun menghadapi tantangan distribusi maupun tingginya biaya operasional.

“Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda,” tutupnya.

Perluasan MBG Diprioritaskan untuk Masyarakat di Daerah Terpencil

BGN menargetkan perluasan MBG tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah dapur, tetapi juga pemerataan penerima manfaat hingga ke kawasan yang sulit dijangkau.

Melalui verifikasi dan validasi 3.400 lokasi serta penyusunan juknis khusus, pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan program menyesuaikan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Kebijakan pembiayaan dan insentif yang berbeda juga disiapkan agar keterbatasan akses, kondisi geografis, serta tingginya biaya distribusi tidak menjadi penghambat perluasan layanan MBG.

Share This Article