JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp407.065 dari tahun sebelumnya itu dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di ibu kota.
Penolakan tersebut disampaikan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan, besaran UMP yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mencerminkan kondisi ekonomi dan tingginya biaya hidup yang harus ditanggung buruh.
“Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas,” ujar Said Iqbal.
Menurut dia, terdapat lima persoalan mendasar yang membuat KSPI dan Partai Buruh keberatan dengan besaran UMP Jakarta 2027. Mulai dari nilai upah yang dianggap masih di bawah kebutuhan hidup layak (KHL), potensi tertinggal dari daerah penyangga, hingga akses buruh terhadap berbagai program subsidi pemerintah.
Alasan pertama, KSPI menilai kenaikan UMP Jakarta belum cukup untuk menjaga daya beli pekerja. Tambahan Rp407.065 per bulan dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat.
Iqbal bahkan menyebut UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta masih berada di bawah standar kebutuhan hidup layak di ibu kota. Karena itu, kenaikan 7,1 persen dinilai belum menjawab kebutuhan riil pekerja.
“Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta,” katanya.
Alasan kedua berkaitan dengan potensi upah minimum Jakarta yang tertinggal dibandingkan sejumlah daerah penyangga, terutama Bekasi dan Karawang di Jawa Barat.
Iqbal mengatakan, berdasarkan perhitungan KSPI, apabila Bekasi dan Karawang menerapkan kenaikan upah sebesar 7,1 persen, nilai upah minimum di kedua wilayah tersebut berpotensi menembus Rp6,2 juta. Bahkan, jika kenaikannya mencapai 8 persen, angkanya diperkirakan bisa berada di kisaran Rp6,35 juta.
Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan tersendiri bagi Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan aktivitas ekonomi nasional, ibu kota justru berpotensi memiliki standar upah lebih rendah dibandingkan kawasan industri di sekitarnya.
Iqbal mempertanyakan apabila pekerja di perusahaan besar dan gedung perkantoran Jakarta menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh yang bekerja di sejumlah pabrik di Bekasi dan Karawang.
“Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu,” kritiknya.
Alasan ketiga adalah tingginya biaya hidup di Jakarta yang dinilai tidak sebanding dengan kenaikan upah. Iqbal menyinggung sejumlah data dan survei, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia, yang menurutnya menunjukkan biaya hidup Jakarta lebih tinggi dibandingkan sejumlah ibu kota negara di Asia Tenggara, seperti Hanoi, Bangkok, dan Kuala Lumpur.
Ia kemudian mengilustrasikan besaran kenaikan UMP Jakarta dengan membaginya selama 30 hari. Dari tambahan Rp407.065 per bulan, pekerja hanya memperoleh kenaikan sekitar Rp13.500 setiap hari.
Menurut Iqbal, nominal tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari masyarakat yang tinggal dan bekerja di Jakarta.
“Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira Rp13.500 per hari. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp13.500 per hari. Kalau di dolar, nggak sampai US$1,” ujarnya.
Ia menilai besaran kenaikan tersebut perlu dilihat dalam konteks biaya hidup Jakarta yang relatif tinggi, sehingga tambahan pendapatan buruh belum tentu memberikan ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selanjutnya, alasan keempat menyangkut konsep jalan tengah yang digunakan pemerintah dalam menentukan besaran UMP 2027.
Iqbal menilai pendekatan tersebut perlu dikaji kembali agar tidak menempatkan pekerja berpenghasilan rendah sebagai kelompok yang harus menanggung penyesuaian kebijakan pengupahan.
Menurut dia, konsep jalan tengah semestinya mempertimbangkan kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan pekerja berpenghasilan menengah. Dengan demikian, penentuan upah minimum tidak hanya berorientasi pada titik kompromi, tetapi juga memperhatikan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara itu, alasan kelima berkaitan dengan program subsidi dan fasilitas publik yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah fasilitas, seperti transportasi umum, bantuan pendidikan, dan program pangan murah, dinilai perlu dievaluasi dari sisi jangkauan penerima manfaat.
Iqbal mengatakan, keberadaan berbagai program tersebut tidak serta-merta membuat seluruh buruh dan keluarganya bisa menikmati manfaat yang sama. Persyaratan administrasi, keterbatasan kuota, hingga akses terhadap fasilitas menjadi sejumlah kendala yang perlu diperhatikan.
Ia mencontohkan penggunaan transportasi umum yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan mobilitas pekerja, khususnya buruh pabrik di Jakarta.
Menurutnya, sebagian buruh masih mengandalkan sepeda motor untuk berangkat dan pulang kerja. Karena itu, perhitungan kebutuhan transportasi pekerja juga perlu mempertimbangkan biaya kendaraan, termasuk cicilan motor.
“Buruh di Jakarta itu ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, Jaklingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta,” kata Iqbal.
Lima alasan tersebut menjadi dasar KSPI dan Partai Buruh menolak UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Organisasi pekerja itu menilai kebijakan pengupahan di ibu kota masih perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, perbandingan upah dengan daerah sekitar, serta kondisi nyata yang dihadapi pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.