JAKARTA – Perjuangan etnis Rohingya untuk mendapatkan keadilan masih terus berlanjut dan menunggu jawaban dari pemerintah. Setelah melalui proses hukum selama tujuh tahun, Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok minoritas tersebut pada Kamis (19/11/2026).
Dalam putusan tersebut, ICJ meminta Myanmar memulihkan hak-hak warga Rohingya yang selama ini menjadi korban kekerasan dan diskriminasi selama puluhan tahun. Kasus tersebut berawal dari gugatan Gambia terhadap Myanmar pada 2019 yang melakukan genosida terhadap warga Rohingya.
Menurut CNN yang dilaporkan tirto.id, Jumat (20/11/2026), ICJ memeriksa sejumlah bukti dan mendengarkan keterangan para saksi setelah menjalani proses selama tujuh tahun. Dari rangkaian persidangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan Myanmar menunjukkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian kelompok Rohingya.
Hakim Ketua ICJ, Iwasawa Yuji, menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan Myanmar tidak sekadar melampaui batas penegakan hukum. Untuk mengembalikan hak-hak warga Rohingya, Myanmar harus membuka jalan bagi mereka untuk kembali ke tempat tinggal asal secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Selain itu, pemerintah harus mengembalikan harta benda warga Rohingya yang hilang atau rusak serta memberikan jaminan agar mereka tidak kembali mengalami diskriminasi dan persekusi. Demi mewujudkan kesejahteraan tersebut, ICJ membawa persoalan ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena prosesnya masih menjadi tantangan untuk menyelesaikan masalah ini.
Bukti Nyata Kekerasan terhadap Rohingya
Dalam pertimbangannya, majelis hakim turut menguraikan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Rohingya. ICJ menyoroti pembunuhan terhadap warga sipil, kekerasan seksual yang terjadi secara luas, hingga tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. Mahkamah juga menyoroti serangan pasukan keamanan terhadap warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke Bangladesh.
Sementara itu, pemerintah Myanmar membantah tuduhan genosida dan berdalih bahwa operasi militer di Negara Bagian Rakhine merupakan bagian dari upaya pemberantasan kelompok pemberontak Rohingya melalui operasi kontraterorisme.
Namun, majelis hakim menilai militer Myanmar tidak memisahkan antara kelompok bersenjata dan warga sipil dalam operasi yang dilakukan. Operasi militer tersebut bahkan telah terjadi sejak dekade 1970-an dan kembali meningkat pada 2016 di Negara Bagian Rakhine. Banyak korban jiwa dari peristiwa tersebut hingga memicu lebih dari 700 ribu warga Rohingya memilih meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di Bangladesh.
Dengan kondisi tersebut, diperkirakan lebih dari 1,8 juta warga Rohingya berstatus sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan. Mereka kini menanti tindak lanjut putusan ICH yang diharapkan dapat membantu pemulihan hak-hak mereka atas perlakuan yang selama ini dialami.
Fanny Marizka – (Laporan 8)