web statistic

Menag Nasaruddin Pastikan Haji 2025 Lancar Lewat Diplomasi Aktif dan Skema Inklusif

3 Menit Baca
Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan keterangan pers di Jeddah, menyampaikan kesiapan haji 2025 yang lebih baik dan inklusif. (Foto: MCH 2025)

JEDDAH — Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan optimisme tinggi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Menurutnya, sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah, termasuk fase puncak haji, dapat berlangsung aman, lancar, dan tertib.

Salah satu faktor kunci adalah komunikasi intensif yang terus dijalin antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Menag Nasaruddin menegaskan bahwa berbagai persoalan penting seputar operasional haji berhasil diselesaikan secara musyawarah dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi serta perwakilan syarikah.

“Alhamdulillah berkat kerja sama kami dengan pemerintah Saudi Arabia, terutama Menteri haji dan kesehatan, banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” ujar Menag Nasaruddin kepada tim Media Center Haji 2025 di Jeddah, Jumat (30/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyampaikan apresiasi kepada otoritas Saudi atas sambutan dan dukungan terhadap jemaah haji Indonesia.

Namun, ia mengingatkan adanya tantangan terkait arus mobilitas dari hotel-hotel di Makkah menuju Mina yang perlu terus diawasi.

“Kita berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia yang memberikan apresiasi khusus kepada jemaah haji Indonesia.”

:Memang ada isu krusial yang mesti kita cermati dan mohon doanya, terutama mobilitas jemaah dari hotel-hotel Makkah ke Mina,” ujarnya.

Skema Khusus untuk Jemaah Lansia dan Disabilitas

Dalam upaya mengoptimalkan layanan kepada jemaah haji dengan kebutuhan khusus, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2025 akan menerapkan dua skema unggulan: murur dan tanazul.

Skema murur memperbolehkan jemaah lanjut usia, sakit, dan disabilitas untuk melintasi Muzdalifah tanpa harus turun dari kendaraan.

Sementara itu, skema tanazul memungkinkan kelompok yang sama untuk tidak perlu bermalam di Mina.

Sebagai gantinya, mereka akan ditempatkan di hotel-hotel sekitar kawasan jamarat, sehingga proses ibadah lebih fleksibel dan humanis.

Kebijakan Kartu Nusuk Batasi Kepadatan

Menag Nasaruddin juga menyoroti kebijakan pembatasan akses ke Kota Makkah yang kini lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hanya pemilik kartu resmi Nusuk yang diperbolehkan masuk, termasuk warga negara Arab Saudi. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap kelancaran transportasi dan pengurangan kemacetan.

“Insya Allah semuanya berjalan lancar sukses. Yang kita takutkan adalah kemacetan, entah itu di Makkah atau Arafah,” katanya.

“Namun, lewat manajemen baru dari pemerintah Arab Saudi, Insya Allah takkan semacet tahun-tahun sebelumnya. Seperti dari Jeddah ke Makkah sangat lengang, tidak seperti biasanya,” lanjutnya.

Ia menambahkan, situasi di sekitar Masjidil Haram juga tampak jauh lebih kondusif dan tidak padat, berkat sistem selektif yang diberlakukan melalui kartu Nusuk.

Dengan kolaborasi erat antarnegara, inovasi layanan jemaah rentan, serta kebijakan pembatasan strategis, Menag Nasaruddin berharap haji 2025 tidak hanya berjalan sukses, tetapi juga menjadi standar baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan inklusif.***

Share This Article